Peristiwa

Relaksasi Permendag Soal Miras Tuai Protes

 

Ngetikngetik.com –  Kebijakan penjualan minuman beralkohol dengan kadar di bawah lima persen, atau minuman beralkohol tipe A di toko-toko pengecer dan minimarket, mendapat penolakan dari kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan.

Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Ikhwan Ritonga, mengaku penjualan minuman keras (miras, red) di tempat umum dapat memberikan dampak negatif sangat luas.

Selain bisa meningkatkan kriminalitas di tengah masyarakat, minuman keras juga sangat mengganggu dan mengancam masa depan generasi muda.

“Kita tidak setuju apabila aturan tersebut dicabut. Sebab, banyak dampak negatif, seperti merusak mental generasi muda. Memang sesuai informasi, aturannya diserahkan ke masing-masing daerah,”terang Ikhwan,

menanggapi relaksasi regulasi minuman keras (miras) oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag), yang diajukan beberapa waktu lalu.

Dikatakan dia, DPRD Kota Medan sendiri telah mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.

Ranperda tersebut telah disetujui untuk masuk dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) tahun 2015.

“Sudah ada rencana untuk pembahasannya. Ranperda tersebut juga sudah masuk dalam Prolegda 2015. Namun, kita belum tau apakah masih terkejar atau tidak untuk dibahas,”timpalnya.

Dalam Ranperda tersebut, kata dia, nantinya akan dibahas mengenai aturan tentang penjualan minuman beralkohol. “Tentu akan membahas tempat-tempat yang diizinkan untuk menjual minuman beralkohol.

Tapi tidak di tempat umum,” bebernya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tjahjo Kumolo, memastikan aturan terkait peredaran minuman keras (miras, red) diserahkan ke tiap-tiap daerah.

Apabila dibakukan dalam aturan nasional, akan terjadi perbedaan. Sebab, setiap daerah tidak sama dalam persepsi pelarangan peredaran miras.

Dijelaskannya, secara prinsip untuk minuman keras diperbolehkan beredar hanya di hotel-hotel bintang lima. Namun, ada keberatan dari Bali, karena sebagai kota wisata sehingga minuman keras juga bisa diedar selain di hotel bintang lima.

Berbeda dengan Tjahjo, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama melihat adanya peluang bagi Pemerintah Provinsi DKI untuk kembali memperbolehkan penjualan minuman beralkohol dengan kadar di bawah lima persen, atau minuman beralkohol tipe A di toko-toko pengecer dan minimarket di seluruh wilayah di Jakarta.

Hal itu bisa dilakukan bila paket deregulasi ekonomi yang saat ini tengah digulirkan secara bertahap oleh Presiden Joko Widodo, menyentuh Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.06/M-DAG/PER/1/2015, yang menjadi dasar bagi DKI melarang penjualan minuman beralkohol tipe A di minimarket dan toko pengecer sejak tanggal 16 April 2015.

Kementerian Perdagangan RI sendiri akan melakukan relaksasi Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor 04/PDN/PER/4/2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengendalian Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol Golongan A.

Aturan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri tersebut mengatur tata cara penjualan minuman beralkohol golongan A khusus di daerah wisata, sehingga Pemerintah Daerah yang akan berwenang untuk menetapkan daerah mana yang diperbolehkan menjual minuman beralkohol.(ksm)

Loading...
loading...
To Top