Peristiwa

Diknas Indramayu Yang Suka ‘Saweran’

Ilustrasi diknas indramayu

Terkait berita saweran pada UPTD DIKNAS KEC. SLIYEG INDRAMAYU disebut sebut DINAS PENDIDIKAN KAB. INDRAMAYU juga mendapatkan bagian jatah dari saweran dari setaiap pencairan dana bantuan pada sekolah, yang pengajuan proposalnya terpenuhi dan sukses di cairkan.

Khususnya pada bantuan ALPER, TIK dan DAK bukan hanya UPTD yang terkait mendapatkan saweran di sebut PUNGLI yang tergantikan istilah sebagai “TANDA TERIMA KASIH…!?” Kepada Dinas, oknum UPTD dan oknum DINAS PENDIDIKAN KAB. INDRAMAYU.

Hingga berita ini disebarkan Kepala Dinas Pendidikan DR. H. M. ALI HASAN, M.Pd belum bisa di temui untuk di mintai keterangan terkait Hal Saweran, Pungli atau Tanda Terimakasih, Ada pun Konfirmasi dan Klarifikasi tentang pemberitaan tersebut saya belum bisa mendapatkan keterangan dan komentar dari Kepala Dinas Pendidikan.

Sebagai wawasan Masyarakat Tentang Pidana untuk Pelaku Pungli / Korupsi Disekolah
Pidana untuk Pelaku Pungli / Korupsi Disekolah’ kerap kali di lakukan oleh oknum oknum Kadin/ Kasek atau Guru di sekolahan, hal ini sangat dilakukan secara berjama’ah, artinya begini, oknum Kasek telah memungut biaya kepada murid atau wali murid namun hasilnya mulai dari oknum – oknum pelaku Kasek, Bendahara sekolah, Kadin Kabupaten/ Kota, mendapat bagian hasil pungli, pasalnya semua tau Kasek lakukan pungli’ dan itu melanggar ketentuan hukum Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 60 Tahun 2011 Tentang Larangan Pungutan Biaya Pendidikan Pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

Dasar acuhan hukum yang di tetapkan oleh pemerintah pungli yaitu Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman paling singkat empat tahun dan denda paling banyak Rp 1 miliar, MELANGGAR (Mendikbud) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) pada tanggal 30 Desember 2011 mengeluarkan kebijakan larangan bagi SD dan SMP untuk melakukan pungutan biaya pendidikan di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 60 Tahun 2011 Tentang Larangan Pungutan Biaya Pendidikan Pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

Di lain pihak apabila Kepala sekolah dan Kepala Dinas Pendidikan telah menyalahgunakan jabatannya melanggar KUHP Pasal 333 dengan ancaman hukuman maksimal delapan tahun penjara.

warok/**

 

Loading...
loading...
Comments
To Top