Press Release

Angkut Kayu Olahan Tanpa Dokumen, KM Lumba-lumba II Diamankan Dit Polair Polda Jambi

Tribratanewsjambi.com

Ngetikngetik.com – Kamis 08/09/16, Kapal patroli KP XXVI – 1001 Ditpolair Polda Jambi pada posisi 00° 57′ 460” S – 103° 56′ 051” E di perairan Lambur Luar telah melakukan pemeriksaan terhadap KM Lumba-lumba II yang berlayar dari Kuala Tungkal tujuan Teluk Kijing.

Hasil pemeriksaan sbb :
– Nama Kapal : KM Lumba-Lumba
– GT 6
– Berlayar tanpa dilengkapi SPB
– Muatan kapal kayu olahan tanpa dilengkapi dokumen yang sah :
• papan Jenis Meranti 5 keping
• kayu jenis Bulian panjang 2,5 meter 10 Batang
• kayu jenis Bulian panjang 1,5 meter 60 Batang
• kayu jenis Bulian panjang 2 meter 5 Batang

Dirpolair Polda Jambi Kombes Pol Drs. Yosi Muhamarta saat dikonfirmasi menjelaskan bahwa Pada Kamis tanggal 8 September 2016 sekira pukul 17.30 WIB KP XXVI 1001 yang sedang melaksanakan patroli di sekitar perairan Lambur Luar Kab Tanjab Timur pada posisi  00° 57′ 460” S – 103° 56′ 051” E melakukan pemeriksaan terhadap KM.

Lumba-lumba II yang sedang berlayar dari Kuala Tungkal Kab Tanjab Barat tujuan Teluk Kijing Kab Tanjab Timur dan menemukan KM. Lumba-lumba II berlayar tidak dilengkapi SPB dan membawa muatan kayu olahan papan Jenis Meranti 5 keping dan kayu jenis Bulian panjang 2,5 meter 10 Batang, panjang 1,5 meter 60 Batang dan panjang 2 meter 5 batang tanpa dilengkapi dokumen yang sah.

Adapun Identitas Pelaku sbb :

1. AY, 30 tahun, Islam, Nakhoda, alamat Desa Teluk Kijing Kec Nipah Panjang Kab Tanjab Timur
2. T, 40 tahun, Islam, ABK kapal, alamat Desa Teluk Kijing Kec Nipah Panjang, Kab Tanjab Timur
3. R, 26 tahun, Islam, ABK, alamat Desa Teluk Kijing Kec Nipah Panjang, Kab Tanjab Timur

Sedangkan Barang Bukti yang diamankan :

– 1 unit KM. Lumba-lumba II
– dokumen KM. Lumba-lumba II
– 75 Batang kayu Bulian
– 5 keping papan meranti

Patut diduga Nahkoda KM Lumba-Lumba II telah melanggar UU RI nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran pasal 219 ayat (1) Jo pasal 323 ayat (1) tentang setiap kapal yang berlayar wajib memiliki surat persetujuan berlayar yg dikeluarkan oleh Syahbandar dan melanggar UU RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan (P3H) Pasal 12 Huruf (d), (e) dan (h) tentang mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan memanfaatkan hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin, ungkap Dirpolair Polda Jambi (inddtt)

Loading...
loading...
Comments
To Top